Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia | |
---|---|
Gambaran umum | |
Dasar hukum | Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor Per.005/M.PPN/10/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas [1] |
Susunan organisasi | |
Deputi | Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP [2] |
Direktur Politik dan Komunikasi | Drs. Wariki Sutikno, MCP |
Direktur Aparatur Negara | - |
Direktur Hukum dan Regulasi | Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LL.M |
Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional | RM Dewo Broto Joko P, SH, LLM |
Direktur Pertahanan dan Keamanan | Ir. Wisnu Utomo, M.Sc |
Kantor pusat | |
Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat | |
Situs web | |
http://www.bappenas.go.id/ |
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.[3]
Referensi
- ^ (PDF) http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen%20%205%20tahun%20%202007.pdf. Diakses tanggal 24 June 2016. Tidak memiliki atau tanpa
|title=
(bantuan)[pranala nonaktif permanen] - ^ "Kementerian PPN/Bappenas :: Struktur Organisasi". www.bappenas.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-05-31.
- ^ "Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2016" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-02-05. Diakses tanggal 2018-05-31.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas
- l
- b
- s
Menteri/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
Deputi Bidang Ekonomi • Deputi Bidang Pengembangan Regional • Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam • Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan • Deputi Bidang Sarana dan Prasarana • Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan • Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan • Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana • Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan • Pusat Analisis Kebijakan