Kementerian Ekonomi dan Keuangan
- Kementerian Keuangan (1948–1994)
- Kementerian Perencanaan dan Anggaran
- Kementerian Perencanaan dan Anggaran (1999–2008)
- Kementerian Strategi dan Keuangan (2008–2018)
Republik Korea- Kim Dong-yeon, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Strategi dan Keuangan
- Ko Hyeong-gwon, Wakil Menteri pertama
- Kim Yong-jin, Wakil Menteri kedua
- Jasa Pajak Nasional
- Jasa Bea Cukai
- Kantor Statistik Nasional
- Jasa Pengadaan Publik
Kementerian Ekonomi dan Keuangan Republik Korea mengawasi kebijakan keuangan dari pemerintah Korea Selatan. Kementeran juga menerbitkan laporan bulanan pada perekonomian nasional, yang dikenal sebagai "Buku Hijau." [1] Diarsipkan 2006-10-07 di Wayback Machine. Menteri yang menjabat saat ini adalah Kim Dong-yeon. Kantor pusat berlokasi di Kompleks Pemerintah Sejong di Kota Sejong.[1]
Kementerian Strategi dan Keuangan memiliki fungsi dalam hal mengawasi Pengadilan Pajak Nasional dan Unit Intelijen Keuangan.
Kementerian Strategi dan Keuangan dibentuk pada tahun 1994 melalui penggabungan antara Badan Perencanaan Ekonomi (didirikan pada tahun 1961) dan Kementerian Keuangan (didirikan pada tahun 1948).
Kantor
Saat ini, kantor pusat berlokasi di dalam Kompleks Pemerintah Sejong di Kota Sejong. Sebelumnya kantor pusat berlokasi di Kompleks Pemerintah Gwacheon, di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi.[2]
Referensi
- ^ "Location." (Archive) Ministry of Strategy and Finance. Retrieved on December 31, 2013. "Ministry of Strategy and Finance, Government Complex-Sejong, 477, Galmae-ro, Sejong Special Self-Governing City 339-012, Korea"
- ^ "Location" (English) (). Ministry of Strategy and Finance. April 9, 2011. Retrieved on December 31, 2013. "Ministry of Strategy and Finance, Government Complex II, 49 Gwanmoonro, Gwacheon City, Gyeonggi Province, 427-725, Korea"
- l
- b
- s
Kementerian di Republik Korea
- Sekretariat Kepresidenan
- Kantor Keamanan Nasional
- Badan Keamanan Kepresidenan
- Audit dan Inspeksi
- Intelijen Nasional
- Komisi Komunikasi Korea
- Kantor Perdana Menteri
- Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah
- Sekretariat Perdana Menteri
- Komisi Jasa Keuangan
- Komisi Perdagangan
- Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil
- Komisi Keamanan dan Keselamatan Nuklir
- Strategi dan Keuangan
- Pendidikan
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Luar Negeri
- Unifikasi
- Hukum
- Pertahanan Nasional
- Dalam Negeri dan Keamanan
- Budaya, Olahraga, dan Pariwisata
- Pertanian, Pangan, dan Pedesaan
- Perdagangan, Industri, dan Energi
- Kesehatan dan Kesejahteraan
- Lingkungan Hidup
- Tenaga Kerja dan Buruh
- Kesetaraan Gender dan Keluarga
- Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi
- Kelautan dan Perikanan
- Usaha Kecil dan Menengah dan Startup
- Manajemen Personalia
- Perundang-undangan Pemerintah
- Urusan Patriot dan Veteran
- Keamanan Pangan dan Obat-obatan
