Uni Belanda-Indonesia
Uni Belanda-Indonesia Nederlands-Indonesische Unie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949–1956 | |||||||||||||
![]() Belanda dan Indonesia | |||||||||||||
Status | Konfederasi antara Belanda dan Indonesia | ||||||||||||
Ibu kota | Amsterdam Jakarta | ||||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Indonesia Belanda Bahasa Daerah | ||||||||||||
Agama | Islam Kristen Hindu Buddha | ||||||||||||
Pemerintahan | Monarki konfederal | ||||||||||||
Hoofd der Unie (Kepala Uni) | |||||||||||||
• 1949–1956 | Juliana | ||||||||||||
Sekretaris Jenderal | |||||||||||||
• 1950–1956 | Peter Johannes Abram Idenburg | ||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||
• Didirikan | 27 Desember 1949 | ||||||||||||
• Uni dibubarkan | 3 Mei 1956 | ||||||||||||
| |||||||||||||
![]() ![]() |
Uni Belanda-Indonesia adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang ada dari tahun 1949 hingga tahun 1956.[1][2]
Sejarah
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Besprekingen_en_ondertekening_wapenstilstandsovereenkomst_Linggadjati_conferent%2C_Bestanddeelnr_901-9430.jpg/220px-Besprekingen_en_ondertekening_wapenstilstandsovereenkomst_Linggadjati_conferent%2C_Bestanddeelnr_901-9430.jpg)
Pada tanggal 15 November 1946 Perjanjian Linggarjati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen,[3] yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.[4][5][6]
Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.[7]
Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.
Struktur
Uni Indonesia-Belanda mungkin menjadi setara dengan Persemakmuran Britania Raya a la Belanda. Uni akan terdiri dari dua negara merdeka dan berdaulat, yakni:
Kerajaan Belanda, terdiri dari empat negara konstituen:
Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tujuh negara bagian:
Republik Indonesia
Indonesia Timur
Jawa Timur
Sumatra Timur
Madura
Pasundan
Sumatera Selatan
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Koningin_Juliana_1948.jpeg/180px-Koningin_Juliana_1948.jpeg)
Status Nugini Belanda (Nugini Barat) harus didiskusikan lebih lanjut.[8] Nugini Barat pada mulanya tetap di bawah pemerintahan Belanda. Dan, ketika Suriname dan Antillen akan menjadi mitra setara (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana. Kolaborasi ini akan mengurusi bidang berikut:
- Pertahanan
- Hubungan luar negeri
- Keuangan
- Hubungan ekonomi
- Hubungan budaya
Untuk mencapai hal ini, berbagai hal harus dilakukan. Pertama, sebuah konferensi menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Masing-masing dari kedua negara akan memilih Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil kepemimpinan Sekretariat (dari tahun 1950 posisi ini diduduki oleh P.J.A. Idenburg dari Belanda, yang bertahan sampai tahun 1956). Terakhir, terdapat Pengadilan Arbitrase Serikat yang dibentuk untuk menilai perselisihan antara Belanda dan Indonesia.
Lihat pula
Referensi
- ^ S. Pompe (26 Mei 1992). "3.5.3". Indonesian Law 1949-1989: A Bibliography of Foreign-Language Materials With Brief Commentaries on the Law (edisi ke-Van Vollenhoven Institute For Law and Administration in Non-Western Countries). Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 65–. ISBN 0-7923-1744-0.
- ^ Frederik Mari Asbeck (Baron van.) (28 July 1976). SIJTHHOFF, ed. International Society in Search of a Transnational Legal Order: Selected Writings and Bibliography. BRILL. hlm. 286–. ISBN 90-286-0016-7.
- ^ Wehl 1948, hlm. 145.
- ^ Ricklefs 2008, hlm. 361.
- ^ Wehl 1948, hlm. 146-148.
- ^ Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 60.
- ^ Kahin 1961, hlm. 439-444.
- ^ Ide Anak Agung Gde Agung 1973, hlm. 69-70.
Bacaan lebih lanjut
- Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, dikompilasi oleh H.W.J. Volmuller dalam kolaborasi dengan editor De Grote Oosthoek, The Hague‑Antwerp 1981.
- Ide Anak Agung Gde Agung (1973), Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965, Mouton & Co, ISBN 979-8139-06-2
- Kahin, George McTurnan (1961) [1952], Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press
- Ricklefs, M. C. (2008) [1981], A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (edisi ke-4th), London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-54685-1
- Wehl, David (1948), The Birth of Indonesia, London: George Allen & Unwin Ltd.
- l
- b
- s
(pra-Indonesia)
- Prasejarah
- Kerajaan Hindu-Buddha
- Kerajaan Islam
- Kerajaan Kristen
- Era kolonial Portugis
- Era VOC
- Era Hindia Belanda
- Era pendudukan Jepang
- Sejarah nama
- Proklamasi
- Era transisi
- Era RIS
- Era demokrasi liberal
- Era demokrasi terpimpin
- Era orde baru
- Era reformasi
pemerintahan